Berita terpopuler

    Hakim Ungkap Penyebab Mario Dandy dan AG Aniaya David Ozora

    13 April 2023

    Baru saja diresmikan Jokowi, Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Dikorupsi Pejabat

    13 April 2023

    Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati, Putri Candrawathi Dihukum 20 tahun penjara

    12 April 2023
    Instagram
    Fakta IndoFakta Indo
    • Terkini
    • Trending
    • Terpopuler
    Instagram
    Fakta IndoFakta Indo
    Beranda»Terkini»Bocorkan transaksi janggal Rp349 triliun ke publik, Mahfud MD dan Sri Mulyani dilaporkan MAKI ke Bareskrim Polri
    Terkini

    Bocorkan transaksi janggal Rp349 triliun ke publik, Mahfud MD dan Sri Mulyani dilaporkan MAKI ke Bareskrim Polri

    29 Maret 202320 Komentar
    Facebook WhatsApp Twitter Telegram LinkedIn Email
    Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono
    Bagikan
    Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Telegram Email

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) resmi melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait aliran dana senilai Rp349 triliun ke Bareskrim Polri. Namun MAKI berharap agar laporan ini ditolak oleh pihak Bareskrim.

    Menurut Koordinator MAKI Boyamin, pihaknya hadir di Bareskrim Polri pada Selasa (28/3/2023) untuk melaporkan dugaan tindak pidana membuka rahasia data atau keterangan hasil dari PPATK yang diduga dilakukan oleh Menko Mahfud MD, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dan Menkeu Sri Mulyani.

    MAKI berharap bahwa laporan mereka akan ditolak oleh pihak Bareskrim, karena jika ditolak, berarti apa yang dikatakan oleh pihak PPATK, Mahfud MD, dan Sri Mulyani bukan merupakan tindak pidana. MAKI berusaha untuk membongkar adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi.

    Apabila laporan ini diterima, maka proses selanjutnya akan dilakukan oleh penyidik. Namun Boyamin menyebut bahwa setelah laporan masuk, maka hal itu merupakan urusan penyidik jika mereka memilih melakukan proses hukum lebih lanjut atas laporannya tersebut.

    Konsekuensi Pidana Bagi Orang yang Membocorkan Dokumen dan Keterangan Terkait Pencucian Keuangan dari PPATK

    Sebelumnya, Anggota Komisi III sekaligus politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengatakan bahwa ada konsekuensi pidana bagi setiap orang yang membocorkan dokumen dan keterangan terkait pencucian keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Dalam pernyataannya, Arteria menyinggung keterlibatan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam yang pertama kali mengumumkan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan. Namun, keterangan tersebut kemudian direvisi oleh Mahfud MD yang menyebut transaksi tersebut terkait dugaan TPPU.

    Revisi Pernyataan Mahfud MD Mengenai Transaksi Mencurigakan

    Mahfud MD kemudian merevisi pernyataannya bahwa transaksi mencurigakan yang terendus senilai Rp349 triliun, dan tidak semuanya terjadi di Kementerian Keuangan. Hal ini terkait dengan dugaan TPPU yang sedang diteliti oleh pihak kepolisian.

    Namun, MAKI menganggap bahwa tindakan Mahfud MD, Sri Mulyani, dan PPATK yang terkait dengan aliran dana sebesar Rp349 triliun tersebut tidak patut diduga sebagai tindakan pidana. Oleh karena itu, MAKI berusaha untuk membongkar fakta-fakta terkait aliran dana tersebut.

    MAKI Mengaku Laporan ke Bareskrim Sebenarnya Logika Terbalik

    Boyamin mengatakan bahwa ia memilih untuk melaporkan ke Bareskrim daripada terus diperdebatkan antara Pemerintah dan DPR. Laporan tersebut disampaikan sebagai upaya untuk menjembatani perdebatan dan mengupas tuntas dugaan TPPU.

    Boyamin menjelaskan bahwa laporan tersebut sebenarnya merupakan logika terbalik yang berharap ditolak sebagai bentuk dukungan kepada Ivan, Mahfud MD, dan Sri Mulyani. Dia juga mengungkapkan bahwa ia justru membela PPATK, Mahfud MD, dan Sri Mulyani agar dugaan pencucian uang dapat terungkap secara menyeluruh.

    Undang-undang TPPU dan Kerahasiaan Data

    Pasal 11 dari Undang-undang tentang TPPU menjelaskan bahwa setiap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Pelanggaran kerahasiaan data tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

    Oleh karena itu, MAKI berharap agar pihak kepolisian menolak laporannya terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PPATK, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait aliran dana sebesar Rp349 triliun. Namun jika laporan tersebut diterima, maka proses selanjutnya akan dilakukan oleh penyidik.

    Bagikan. Facebook WhatsApp Twitter Telegram LinkedIn Email
    Berita sebelumnyaPresiden Jokowi: Taati Aturan FIFA, Jangan Campuradukkan Olahraga dengan Politik
    Berita berikutnya Nadiem Makarim Hapus Tes Calistung Sebagai Syarat Masuk SD

    Baca juga

    Driver Ojol di Palembang ini Trauma Dipukul oleh Seorang Pria Hingga Giginya Copot

    12 April 2023

    Begini Caranya Mendapatkan Pembersihan Karang Gigi Secara Gratis dengan BPJS

    12 April 2023

    Zodiak ke -13 Muncul Dalam Dunia Astrologi, Ini Tanggapan BRIN

    11 April 2023

    20 Komentar

    1. Anonim on 29 Maret 2023 10:06 pm

      Memang perlu diMAKI!!

      Balas
      • Ayam rodeo on 30 Maret 2023 8:38 pm

        Mate pucek yang cocok di MAKI

        Balas
    2. Anonim on 29 Maret 2023 5:26 pm

      Maki ga jelas!

      Balas
      • Anonim on 29 Maret 2023 9:05 pm

        Baca donk bg, itu MAKI mau ngetes apa betul kalo di laporkan akan di proses. MAKI kan di pihak mahfud

        Balas
        • Anonim on 29 Maret 2023 9:57 pm

          Anda pintar

          Balas
    3. Boyolali on 29 Maret 2023 3:36 pm

      Coba KPK cek dulu rekening si Boyamin

      Balas
      • Ayam rodeo on 30 Maret 2023 8:37 pm

        Cek mata lu dulu bisa baca gak

        Balas
    4. Yuliana on 29 Maret 2023 3:26 pm

      Banyak yang gagal paham disini, sebenarnya kalian baca gak sih sebelum komen?

      Balas
    5. Blavkpanther on 29 Maret 2023 3:12 pm

      Makin aneh aja warga wakanda wkwkwk

      Balas
    6. Makisan on 29 Maret 2023 3:11 pm

      Minta dimaki maki ini MAKI! kntl

      Balas
      • Ayam Rodeo on 30 Maret 2023 8:36 pm

        Minta di Maki nih PEMAlAS baca

        Balas
    7. Konohamaru on 29 Maret 2023 2:49 pm

      Hanya di negara konoha

      Balas
    8. Lucy on 29 Maret 2023 2:49 pm

      ‘Anti korupsi’ tapi laporkan pihak yang bongkar korupsi.

      Balas
      • Anonim on 30 Maret 2023 2:12 pm

        Maki cerdas, mancari solusi melalui polisi untuk menyelesaikan perdebatan antara pemerintah dan dpr.

        Balas
      • 2024 on 30 Maret 2023 2:12 pm

        Maki cerdas, mancari solusi melalui polisi untuk menyelesaikan perdebatan antara pemerintah dan dpr.

        Balas
      • 2024 on 30 Maret 2023 2:13 pm

        Strategi Maki dalam mancari solusi melalui bareskrim untuk menyelesaikan perdebatan antara pemerintah dan dpr.

        Balas
      • 2024 on 30 Maret 2023 2:13 pm

        Strategi Maki dalam mancari solusi melalui bareskrim untuk menyelesaikan perdebatan antara pemerintah dan dpr.
        “Yang aneh dpr”

        Balas
    9. Mechy on 29 Maret 2023 2:47 pm

      Koruptor malah kau bela, bangsat!!

      Balas
      • Anonim on 30 Maret 2023 8:50 am

        Lier aing

        Balas
      • Ayam rodeo on 30 Maret 2023 8:35 pm

        Krisis menbaca,gampang kehasut, gak guna

        Balas

    Balas ke Batalkan

    Berita terpopuler

    Fakta Mencengangkan Tentang Sejarah Indonesia yang Jarang Diketahui

    23 Maret 2023

    Apa Perbedaan Gejala Covid-19 dari Flu Biasa?

    17 Maret 2023

    Sadis, Mario Dandy tendang kepala David bak bola dan selebrasi ala Ronaldo

    26 Februari 2023
    Instagram TikTok
    • Beranda
    • Terkini
    • Trending
    • Terpopuler
    • Tentang Kami
    • Kebijakan Privasi
    • Disclaimer
    • Hubungi Kami
    Copyright © 2025 Fakta Indo. All rights reserved.

    Ketik di atas dan tekan Enter/Cari di keyboard Anda.